Berikan Waktu Yang Cukup Bagi UNHCR Mewawancarai dan Menetapkan Status Untuk Penyintas Tamil di Aceh!

 

English | Bahasa

Langsa, Indonesia – Seminggu sudah berlalu, sejak sekitar 44 orang para penyintas asal etnis Tamil ditemukan terdampar di perairan Lhoknga Aceh Besar pada Sabtu 11 Juni lalu. Akhirnya pemerintah Aceh dan Nasional mengizinkan para penyintas untuk menjejakkan kakinya di tanah Aceh secara resmi, Sabtu (18/6/2016) pukul 04:30 WIB, bersamaan ketika Muslim di Aceh sedang menikmati sahur.

Oleh Pemerintah Aceh, melalui Dinas Sosial, para penyintas ini kemudian ditempatkan dalam 2 tenda besar yang didirikan dekat lokasi kapal, masing-masing untuk pria dan wanita, serta dilengkapi dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dinas Sosial pun menyediakan makanan hangat bagi para penyintas Tamil yang non-Muslim di siang hari, meskipun dalam suasana Ramadhan.

Menyikapi izin mendarat yang telah diberikan tersebut, Yayasan Geutanyoë sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang dengan pertimbangan kemanusiaan telah merumuskan kebijakan ini, sekaligus mengakhiri ketegangan yang sempat terjadi di antara penyintas yang frustasi menunggu kepastian di dalam kapal dengan pihak keamanan yang bersikukuh melarang mereka turun.

Izin mendarat temporal, hingga kapal selesai diperbaiki

Meskipun izin mendarat telah dikeluarkan, namun para penyintas Tamil ini belum-lah dapat bernafas lega; karena masih khawatir akan dipaksa kembali berlayar keluar Indonesia segera begitu kapal selesai diperbaiki.

Izin mendarat yang diberikan itu sendiri bersifat temporal, tanpa kejelasan durasi waktu, dikarenakan pertimbangan diberikan karena pertimbangan memburuknya cuaca.  Sebagaimana pernyataan Kepala Dinas Sosial Aceh, Al Hudri, bahwa alasan menurunkan para imigran dari kapal ini dikarenakan terpaan ombak serta angin kencang yang menyebabkan kapal miring mencapai 75 derajat ke arah laut. "Kami harus mengambil kebijakan ini demi keselamatan para warga Sri Lanka ini, apabila tak diturunkan, bisa-bisa kapal terbalik," ujarnya sebagaimana dikutip AJNN.
http://www.ajnn.net/news/warga-sri-lanka-diturunkan-dari-kapal/index.html?1465191480000

Pemberian izin mendarat sekedar dikarenakan faktor cuaca dan perbaikan kapal tersebut tentulah masih jauh dari harapan kemanusiaan, dikarenakan tidak diikuti oleh proses penyelidikan aspirasi, penetapan status pengungsi, dan penyelesaian dokumen yang dibutuhkan. Padahal ketiadaan dokumen keimigrasian ini menjadi argumen dasar kenapa otoritas keamanan sejak awal menolak mengizinkan para penyintas untuk mendarat.

Situasi ini menjelaskan “lingkaran setan” yang terbentuk antara kelompok penyintas dan pemerintah; pemerintah menolak kehadiran penyintas karena tidak memiliki dokumen imigrasi, sementara penyintas justru ingin mendarat untuk memperoleh kesempatan memiliki dokumen imigrasi dimaksud dari pihak berwenang seperti UNHCR.

Masalah selanjutnya adalah izin mendarat diberikan tidak segera diikuti dengan kemudahan akses bagi penyintas untuk berkomunikasi dan menyampaikan aspirasinya secara layak dengan badan urusan pengungsi dunia UNHCR. Padahal tanpa proses registrasi dan dokumentasi dari UNHCR tersebut, para penyintas akan memperoleh penolakan yang sama dinegara manapun seketika mereka keluar Aceh. 

Dari pengamatan lapangan, tampknya otoritas keamanan masih enggan memberi akses penuh bagi representasi badan-badan Internasional berwenang seperti UNHCR dan IOM untuk bertatap muka dan berbicara langsung dengan para penumpang. Padahal kehadiran kedua lembaga tersebut sangat penting menjembatani aspirasi sebenar para penyintas serta memverifikasi status para penyintas sebagai migran pencari kerjakah atau pencari suaka.

Sebagaimana dituturkan Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Ronny Sompie pada Jumat (16/6/2016), bahwa untuk menangani pengungsi ini, pihaknya tak akan bekerja sendirian. Mereka berencana menggandeng badan PBB seperti IOM dan UNHCR dalam hal penanganan persoalan tersebut. "Kita tetap memberikan perhatian kemanusiaan, koordinasi dengan IOM dan UNHCR langsung," ujarnya sebagaimana dikutip Liputan 6.
http://news.liputan6.com/read/2534661/sebab-pemerintah-tak-izinkan-pengungsi-tamil-di-aceh-turun-kapal

Sikap Pemerintah dan Resiko Yang Menanti Perjalanan Penyintas Tamil

Menyikapi rencana pemerintah yang masih berkeinginan mendorong kapal penyintas Tamil ini kembali ke laut, Yayasan Geutanyoë menilai kebijakan ini sebagai tindakan tidak terpuji dari sisi kemanusiaan. Jika tidak dikatakan sebagai sikap terburu-buru, tanpa menimbang matang-matang segi perlindungan dan konteks sosial yang dihadapi para penyintas di negara asal. Kesimpulan ini setidaknya dibangun dengan 4 argumen primer berikut:

  1. Para penyintas Tamil telah menunjukkan keinginan dan kebutuhan dasar mereka untuk diterima mendarat di Aceh, melalui sejumlah manuver yang mungkin mereka lakukan seperti mengulur proses keluar, mengganti-ganti terms kesepakatan, dan upaya nekat turun dari kapal.
  2. Pemerintah hanya mengizinkan penyintas Tamil berada di Aceh hingga selesai perbaikan kapal. Padahal mereka butuh waktu lebih lama, setidaknya hingga selesainya proses registrasi, verifikasi dan penerbitan dokumen keimigrasian dari UNHCR yang mereka butuhkan sebelum menuju negara tujuan selanjutnya.
  3. Terlepas dari interpretasi pihak berwenang terhadap aspirasi penyintas Tamil yang dikemukakan ke media, para penyintas sendiri tidak memiliki akses penuh untuk mengkomunikasikan aspirasi sebenarnya ke badan dan lembaga kemanusiaan, nasional maupun internasional. Sedemikian hingga kita menyangsikan keakuratan pernyataan bahwa penyintas hanya membutuhkan pangan, BBM dan perawatan kapal, dan akan pergi setelah ketiga hal itu terpenuhi.
  4. Pemerintah seperti tidak memiliki gambaran jelas tentang resiko-resiko yang menanti para penyintas jika dipaksa untuk berlayar kembali ke negara asal ataupun melanjutkan perjalanan ke negara tujuan, sebelum memperoleh status dari UNHCR. Terlebih menimbang jumlah penumpang anak-anak dan perempuan didalamnya. Lebih lanjut, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip non-refoulement (tidak menolak/memaksa keluar) yang merupakan dasar dari perlindungan internasional terhadap pengungsi yang tercantum dalam Pasal 33 Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951.

Menjelaskan resiko-resiko yang menanti para penyintas dimasa depan dalam perjalanan ke Australia, dapat kami kemukakan sebagai berikut:

  • Sejak Australia menerapkan kebijakan “Operasi Batas Kedaulatan” pada 2013, Australia telah memperkenalkan kebijakan keras yang dirancang untuk mencegah perahu para pencari suaka dan imigran mencapai Australia, termasuk menarik perahu kembali ke laut, penahanan di lepas pantai, serta pemrosesan dan penempatan pencari suaka dan imigran di lepas pantai.
  • Kebijakan patroli perbatasan dengan cara keras tersebut telah menyebabkan tingginya jumlah kapal yang dicegat dan ditarik kembali ke perairan Indonesia. Antara 2013-2015 saja diketahui sekitar 20 kapal didorong kembali ke wilayah Indonesia.
  • Banyak pencari suaka yang tewas dalam perjalanan dengan perahu menuju Australia, termasuk 210 orang pada tahun 2013 saja. Banyak dari kematian ini terjadi di perairan Indonesia, termasuk di Selat Sunda dan Laut Jawa, serta dekat kepulauan Christmas.
  • Jika pun mereka berhasil mendarat di Australia, mereka segera dipindahkan ke pusat penahanan imigrasi lepas pantai di kepulauan Nauru atau Papua Nugini. Pada sejumlah tempat penempatan di Papua Nugini ditemukan dibangun secara inkonstitusional/tidak resmi, sedemikian hingga sedikit pilihan tersedia ketika kapal akan ditarik kembali kelaut.
  • Pada 17 Juni 2016, sebuah organisasi advokasi pengungsi Australia bernama “Australian Women in Support of Women on Nauru” telah mengeluarkan laporan berjudul “Perlindungan Ditolak, Penyalahgunaan Dimaafkan”. Didalamnya merinci pola pelecehan seksual yang sistematis dan bahkan pelecehan terhadap anak pencari suaka dan pengungsi di Nauru, serta dampaknya pada kesehatan fisik, mental dan emosional pengungsi. Termasuk semakin banyaknya kasus bunuh diri.

Indikasi Penyintas Tamil Sebagai Pencari Suaka

Penentuan status sebagai pencari suaka maupun pengungsi internasional tidaklah mudah. Idealnya, dapat dilakukan langsung oleh suatu pemerintahan negara. Dikarenakan Indonesia belum menjadi Negara Pihak Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi atau Protokol 1967, dan Indonesia belum memiliki kerangka hukum dan sistem penentuan status pengungsi, maka mandat ini berada di tangan UNHCR sebagai badan yang memproses permintaan status pengungsi di Indonesia.

Sayangnya dalam kasus penyintas Tamil terakhir, proses ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, dikarenakan masih terbatasnya akses badan internasional ini untuk mewawancarai langsung. Sedemikian hingga kita belum dapat menetapkan status apapun bagi para penyintas.
Begitupun, sebagai bahan pertimbangan, dapat kami sebutkan sejumlah indikasi awal kemungkinan para penyintas Tamil ini sebagai pencari suaka:

  1. Para penyintas telah menjelaskan kepada pihak imigrasi bahwa mereka adalah etnis Tamil yang berasal dari Srilanka. Sebagaimana kita ketahui, minoritas Tamil di Srilanka telah lama menderita ditengah perang saudara antara pemerintah Srilanka dan pemberontak Harimau Tamil, dengan perkiraan korban meninggal 100,000 orang, umumnya masyarakat sipil.
  2. Para penyintas yang tiba di Aceh telah meminta secara khusus untuk bertemu dengan UNHCR pada proses pendaratan Sabtu 18 Juni kemaren. Beberapa diantara mereka memiliki kartu pengungsi yang dikeluarkan oleh pemerintah Tamil Nadu, yang menjadi tuan rumah sekitar 100.000 pengungsi Tamil Sri Lanka yang sebagian besar masih enggan untuk kembali ke Sri Lanka, bahkan setelah 7 tahun berakhirnya perang
  3. Sejak beberapa bulan terakhir, diketahui tindakan keras baru dari pihak militer terhadap mantan kombatan Macan Tamil dan intimidasi terhadap penduduk desa, termasuk pelecehan terhadap perempuan yang mendorong mereka ikut mencari perlindungan ke negara lain.
  4. Sekitar April lalu, Dewan HAM PBB menyatakan kekhawatirannya terhadap rangkaian penangkapan masyarakat Tamil dengan dalih pencegahan aksi teroris.
  5. Besarnya jumlah perempuan dan anak-anak yang ikut berlayar dalam kapal menunjukkan betapa kuat keinginan mereka bertahan hidup dengan cara melarikan diri mencari perlindungan dari penindasan dan ketidakamanan di negara, tidak sesederhana migrasi dengan tujuan ekonomi.

Apa Yang Seharusnya Dilakukan?

Keberadaan 44 pengungsi asal Sri Lanka dari etnik Tamil yang tiba di perairan Aceh pada Sabtu {11/6) malam, bukanlah yang pertama. Tujuh tahun yang lalu, pada Maret 2009, 55 pengungsi asal Sri Lanka dari etnik Tamil, juga pernah tiba di Aceh. Kala itu, mereka terdampar dan diizinkan mendarat di Nagan Raya, dan beralasan yang sama meninggalkan negerinya guna mencari suaka politik ke Australia.

Bercermin dari kasus sebelumnya di Nagan Raya 2009, dimana para penyintas ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Meulaboh, Aceh Barat, diketahui beberapa kejadian yang menarik perhatian, diantaranya: pengungsi pernah melakukan mogok makan untuk meminta bertemu dengan UNHCR, ada yang dipulangkan ke negara asalnya, dan malah ada yang kabur. Serta menyikapi kondisi terakhir penyintas asal etnis Tamil sebagaimana paparan diatas, maka Yayasan Geutanyoë kembali menggugah rasa kemanusiaan para pihak, dengan mengajukan rekomendasi penanganan sebagai berikut :

Pertama, Pemerintah memperpanjang izin mendarat bagi Tamil, tidak sebatas hingga kapal selesai diperbaiki dan cuaca membaik. Setidaknya hingga mereka selesai di registrasi dan di wawancarai oleh UNHCR, demi kejelasan status dan keselamatan perjalanan mereka ke depannya.

Kedua, Dalam penempatan para penyintas, pemerintah memberi akses penuh bagi badan-badan Internasional berwenang seperti UNHCR dan IOM untuk berhubungan dan mewawancarai para penyintas, dan memfasilitasi permohonan suaka dan perlindungan yang dibutuhkan.

Ketiga, Para penyintas Tamil diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarganya, menginformasikan bahwa mereka dalam kondisi aman di Aceh.

Keempat, Pemerintah diharapkan melaksanakan penanganan kemanusiaan bagi penyintas Tamil tersebut dengan mereplikasi model penanganan kemanusiaan terhadap pengungsi Rohingya yang telah berjalan sangat baik hingga saat ini.

Kelima, Pemerintah Aceh & Nasional dapat menyikapi permohonan yang telah diajukan Pemkab Aceh Utara dan Pemkot Langsa yang bersedia menampung para penyintas Tamil ini dilokasi shelter permanen bersama komunitas pengungsi Rohingya.

Terima kasih.

 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :

Hermanto Hasan
Direktur Yayasan Geutanyoë
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
+62 852-6197-6900

Facebook: https://www.facebook.com/yayasangeutanyoe/
Website: http://geutanyoe.org/

 

 

STAY CONNECTED
  • Follow:
  • twitter
© 2016 YAYASAN GEUTANYOË
We are dedicated to cultivating and upholding values of humanity, dignity, peace and sustainability in Aceh and Southeast Asia.

Menu