Surat untuk Presiden Republik Indonesia : Perlindungan bagi pencari suaka penyintas etnis Tamil di Aceh

English | Bahasa

 

Langsa, 13 Juni 2016

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
di Jakarta

Perihal : Perlindungan bagi pencari suaka penyintas etnis Tamil di Aceh

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring doa semoga Bapak dan Keluarga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun

Bapak Presiden yang kami muliakan,

Pertama sekali, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami Yayasan Geutanyoë adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang berdiri dan berbasis di Aceh sejak 2013. Saat ini kami terlibat dalam penanganan kemanusiaan bagi imigran Bangladesh dan pengungsi Rohingya yang terapung-apung di laut dan diselamatkan ke Aceh pada pertengahan Mei 2015 lalu.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, pada Sabtu 11 Juni yang lalu, sebuah kapal berbendera India ditemukan terdampar di sekitar pantai Lhok Nga Aceh Besar. Didalamnya ditemukan sekitar 40 orang pria, wanita dan anak-anak etnis Tamil asal Sri Lanka. Dan dengan pertimbangan kemanusiaan, telah direspon cepat oleh pihak berwenang, termasuk TNI, Polisi serta tim SAR, dan juga Panglima Laot, telah membantu dan menyelamatkan para penumpang tersebut, serta mengizinkan mereka untuk mendarat dan disediakan penampungan sementara di Lhoknga, Aceh Besar. Lebih lanjut, para penyintas etnis Tamil ini bahkan telah memperoleh pemeriksaan kesehatan oleh tim Imigrasi Banda Aceh, dan kapal yang diduga terdampar akibat kerusakan mesin kini sedang diperbaiki di lokasi.

Bapak Presiden yang kami hormati,

Melalui surat ini, kami menyatakan kegembiraan dan penghargaan setinggi-tingginya bagi pemerintah kita atas respon cepat kemanusiaan yang telah diberikan. Hal ini tentu semakin mengharumkan nama bangsa kita dimata dunia, terlebih setelah aksi penyelamatan dan kemanusiaan serupa tahun lalu terhadap imigran Bangladesh dan pengungsi Rohingya, semakin mengokohkan citra bangsa kita yang berperikemanusiaan.

Melalui surat ini pula, kami selanjutnya memohon kesediaan Bapak Presiden kembali untuk mengizinkan perlindungan kemanusiaan penuh secepatnya untuk para penyintas yang menurut amatan kami merupakan pencari suaka yang melarikan diri menyusul situasi keamanan yang semakin memburuk di bagian utara Sri Lanka. Meskipun perang sipil di Sri Lanka yang memakan korban kurang lebih sekitar 100.000 jiwa telah secara resmi berakhir di tahun 2009 dengan 40.000 jiwa korban yang meninggal merupakan warga sipil, namun dalam beberapa bulan terakhir telah dilaporkan meningkatnya intimidasi terhadap etnik Tamil, termasuk meningkatnya tindakan pelecehan terhadap wanita oleh sejumlah Militer Sri Lanka. Hal ini tampaknya menjadi alasan banyaknya jumlah imigran yang diselamatkan adalah kaum wanita yang lemah serta anak–anak, termasuk seorang wanita yang sedang hamil.

Adapun bentuk perlindungan kemanusiaan penuh bagi para penyintas asal Tamil yang mendesak saat ini, menurut hemat kami berupa :

  1. Pemerintah memberi kesempatan bagi para penyintas Tamil untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental di Aceh terlebih dahulu, sekaitan dampak buruknya kondisi perjalanan laut yang mereka lakukan.
  2. Pemerintah memberi kesempatan bagi penyintas Tamil untuk diwawancarai oleh badan UNHCR, sebagaimana telah ditunjukkan dalam penanganan krisis kemanusiaan tahun-tahun sebelumnya, khususnya penanganan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya tahun lalu, dimana Pemerintah Indonesia telah menunjukkan dampak positif kerjasama erat dengan badan UNHCR tersebut.
  3. Pemerintah dapat mereplikasi model penanganan kemanusiaan terhadap Rohingya yang telah berjalan sangat baik selama ini, dalam penanganan bagi penyintas etnis Tamil terkini.
  4. Pemerintah menegaskan komitmen implementasi segera dari Bali Process yang telah disepakati pada 23 Maret 2016 lalu, khususnya pada hal penyediaan perlindungan dasar bagi imigran, pengungsi dan pencari suaka.
  5. Pemerintah mengesahkan segera rancangan Peraturan Presiden tentang Penanganan Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Kami percaya, pengesahan ini dapat memberi dampak signifikan bagi perlindungan imigran dan pencari suaka, meskipun negara kita belum menandatangani Konvensi PBB tentang Pengungsi.

Indonesia telah dan akan terus menjadi model bagi penanganan kemanusiaan bagi para pencari suaka dan pengungsi ditingkat regional dan internasional. Hal ini penting menimbang trend global krisis pengungsi yang meningkat tahun-tahun terakhir ini, dimana kepemimpinan dan pencapaian Indonesia pada bidang ini dapat diperlihatkan sebagai model penanganan kemanusiaan terbaik dalam Pertemuan Puncak Presiden AS tentang Krisis Pengungsi Global yang akan diselenggarakan di Majelis Umum PBB New York pada September 2016 mendatang.

Demikian surat ini dibuat. Akhirul kata, Yayasan Geutanyoë mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Presiden atas perhatian yang diberikan. Tak lupa pula kami nyatakan kesediaan diri untuk turut terlibat membantu maupun mendampingi proses penanganan kemanusiaan bagi penyintas asal etnis Tamil di Aceh ini, sekiranya dikehendaki oleh Pemerintah Daerah maupun Nasional

Wassalam
Yayasan Geutanyoe

 

Hermanto Hasan
Direktur

Surat untuk President Republik Indonesia .pdf

 

 

STAY CONNECTED
  • Follow:
  • twitter
© 2016 YAYASAN GEUTANYOË
We are dedicated to cultivating and upholding values of humanity, dignity, peace and sustainability in Aceh and Southeast Asia.

Menu