Respon Kemanusiaan Secara Layak dan Bebas Dari Ancaman Pemulangan Untuk Penyintas Tamil di Aceh

 

Respon Kemanusiaan Secara Layak dan Bebas Dari Ancaman Pemulangan Untuk Penyintas Tamil di Aceh

Langsa, Indonesia – Genap 10 hari sejak kapal penyintas etnis Tamil asal Sri Lanka ditemukan terapung-apung dan terdampar di perairan Lhoknga Aceh Besar 11 Juni lalu. Akhirnya sekitar 43 orang penyintas dipindahkan sementara ke Kantor Imigrasi Punteut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Rabu (21/6) sekitar pukul 17.30 WIB.

Pemindahan ini merupakan tindak lanjut hasil rapat Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) serta semua instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dandim, Kapolres Aceh Besar, dan Danlanal Sabang yang berlangsung, Selasa (21/6) di Banda Aceh. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa untuk sementara para pengungsi Sri Lanka etnis Tamil akan tetap ditampung di Aceh, setelah kapal yang mereka gunakan dinyatakan tidak layak berlayar lagi, setelah dihantam badai yang melanda Aceh sampai tenggelam.

Menyikapi keputusan ini, kami Yayasan Geutanyoë menyambut gembira keputusan pemerintah kita yang telah mengkedepankan sikap kemanusiaan dalam merespon kasus ini. Yang mengakhiri polemik ketegangan antara pengungsi dan aparatur keamanan, serta memberi kesempatan bagi penyediaan tempat tinggal yang lebih layak daripada tenda pinggir pantai.

Begitupun, kami masih menemukan sejumlah hal mengkhawatirkan dalam penanganan terhadap penyintas Tamil ini oleh pemerintah. Dikarenakan pemerintah melihat kasus ini secara hukum normatif, penyintas dianggap sebagai imigran gelap yang memasuki Indonesia tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian yang sah. Dan luput memperhatikan konteks sosial yang menggerakkan mereka untuk melakukan perjalanan berbahaya ini. Tidak mengherankan, kita kemudian menemukan pernyataan upaya pemulangan/deportasi dari pihak keimigrasian.

Upaya pemulangan ini diperkuat dengan sinyal pihak Dubes Sri Lanka yang ingin mengunjungi para penyintas langsung di lokasi penampungan sementara Lhokseumawe. Kepala Imigrasi Kantor Wilayah Aceh Samadan, menyebutkan, pihaknya melalui Direktorat Jenderal Imigrasi RI sudah berkomunikasi dengan kedutaan Sri Lanka di Jakarta. Dalam waktu dekat pihak kedutaan akan ke Aceh untuk melakukan verifikasi.

 

Ancaman Deportasi & Resiko Yang Menanti Penyintas Tamil

Upaya pemerintah untuk mendeportasi para pencari suaka asal Tamil di Aceh ini dapat diumpamakan sebagai mengembalikan korban ke mulut buaya. Ada banyak resiko-resiko yang menanti mereka ketika pulang kembali ke negara asal Sri Lanka, maupun ke India yang telah menjadi tempat penampungan sejak beberapa dekade terakhir. Resiko-resiko yang menanti tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Ancaman penangkapan oleh pemerintah Sri Lanka, menggunakan dasar hukum UU Pencegahan Aksi Terorisme dan Ordonansi Keamanan Publik bagi mereka yang kembali, baik secara sukarela maupun terpaksa. Sebagaimana rilis laporan terbaru Juni 2016 oleh The International Truth and Justice Project Sri Lanka yang berjudul “Terlupakan: Korban Pelarian Sri Lanka”. Pihak berwenang di Sri Lanka memiliki kecurigaan tinggi pada aktivitas diaspora etnis Tamil dimasa lalu, baik memiliki bukti aupun dugaan kaitan dengan Macan Tamil secara langsung dan tidak langsung melalui hubungan keluarga. Ada sejumlah laporan yang menjelaskan interogasi disertai penyiksaan untuk mereka yang kembali.

  2. Pada bulan Juni 2016, The International Truth and Justice Project Sri Lanka menerbitkan laporan berjudul Forgotten: Sri Lanka's exiled victims. <http://www.itjpsl.com/wpcontent/uploads/2015/07/Forgotten-digital.pdf>. Laporan ini menemukan bahwa penculikan, penyiksaan, intimidasi, pelecehan seksual dan pengawasan terhadap etnis Tamil terus terjadi bahkan setelah berakhirnya perang sipil dan di bawah pemerintah Sri Lanka yang baru. Laporan ini juga menemukan tingginya angka trauma kolektif dan individual di antara etnis Tamil Sri Lanka di Eropa yang selamat dari perang.

  3. Pada Agustus 2015, lembaga Freedom from Torture di Inggris mengeluarkan Laporan “Penyiksaan di Sri Lanka Sejak 2009”. Didalamnya menjelaskan dokumentasi kasus 24 warga Tamil yang dituduh memiliki hubungan dengan Macan Tamil dan menyatakan mereka mengalami penyiksaan setelah secara sukarela kembali kesana. 12 orang diantaranya menyatakan memperoleh pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan.

  4. Trauma terhadap kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seks, utamanya pada kelompok perempuan Tamil, yang kembali ke kawasan yang masih diduduki dan dijaga ketat oleh Kepolisian dan Tentara Sri Lanka. Sebagaimana kita ketahui, perempuan Tamil menjadi pihak yang paling menderita selama konflik beberapa dekade lalu. Di akhir masa perang, perempuan Tamil menemukan dirinya terisolasi dalam areal yang dikawal polisi dan tentara Sri Lanka dalam jumlah besar. Kita juga menemukan banyak bukti kredibel dan laporan tindak kekerasan yang dilakukan Sri Lanka terhadap perempuan Tamil, sebagaimana dilansir banyak lembaga seperti World Organisation Against Torture, Asian Human Rights Commission, British Refugee Council on Rape, Amnesty Reports on Rape, Committee to Protect Journalists, United Nations Commission on Human Rights dan sejumlah NGO di Eropa, Amerika Utara maupun Asia.

  5. Terpapar pada kekerasan yang masih terjadi, termasuk penculikan, intimidasi dan ancaman penghilangan nyawa. Sebagaimana dilaporkan The Sri Lanka Campaign for Peace and Justice dalam laporannya “The Path to Peace” yang menyebutkan kemunculan tindakan represi militer baru di kawasan utara Sri Lanka yang disertai penangkapan puluhan orang, sebagian besarnya dalam bentuk penculikan. Kondisi ini meningkatkan ketakutan warga, dan merusak upaya pembangunan kepercayaan antar komunitas.

Menimbang uraian-uraian diatas, ada baiknya pemerintah kita mencermati kembali rencana koordinasi penanganan dan kunjungan tim kedutaan Sri Lanka ke lokasi penampungan penyintas ini. Dengan mempertimbangkan hak atas perlindungan dan kepentingan para penyintas yang telah memilih keluar dari negara asalnya. Jika pun negara bersangkutan menggunakan dalih hak diplomasi atas warga negaranya, maka izin kunjungan dan wawancara diberikan secara selektif, tidak untuk semua kasus. Sebagaimana keterangan seorang pencari suaka Tamil yang berhasil diterima di Australia pada 2010 lalu dan dikutip media The Guardian, menyatakan bahwa ia mengenali seorang penyintas Tamil yang ditampung sementara di Aceh sebagai korban penyiksaan oleh aparatur Sri Lanka. Jika keterangan ini akurat, tentu bertemu dengan tim kedutaan Sri Lanka merupakan pengalaman pahit bagi korban yang sedianya sedang mencari keselamatan hidup tersebut. <https://www.theguardian.com/world/2016/jun/23/tamils-stranded-in-indonesia-faceprobable-torture-if-returned-to-sri-lanka>

Setidaknya, Prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dari pencari suaka harus diberikan sebelum pertemuan dengan perwakilan dari Kedutaan Sri Lanka dilaksanakan.

 

Regulasi & Kewajiban Pemerintah Terhadap Pencari Suaka Tamil

Indonesia memang negara yang belum ikut menandatangani Konvensi PBB 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol tahun 1967. Namun, berdasarkan Rencana Aksi HAM (Hak Asasi Manusia) pemerintah, Indonesia sudah merencanakan untuk ikut serta dalam Konvensi tersebut pada tahun 2009, meski sejuh ini belum ada tanda-tanda realisanya.

Indonesia pula telah meratifikasi Konvensi Anti-Penyiksaan melalui UU No.5 Tahun 1998, dimana dalam pasal 3 dijelaskan seseorang tidak dapat diusir atau dikembalikan ke negara asalnya, di mana ada kekhawatiran individu tersebut akan kembali mengalami tindakan penyiksaaan.

Begitupun, hak untuk mencari suaka dijamin di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28G ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Undang-undang HAM No.39 Tahun 1999 Pasal 28 juga menjamin bahwa: “Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.” Lagi, menurut UU No.37/1999 tentang Hubungan Luar, menyatakan bahwa pengungsi dan pencari suaka secara khusus di atur oleh Keppres (Keputusan Presiden); namun sejauh ini belum ada Keppres yang dikeluarkan. Di level regional dalam Pasal 16 dari Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: "setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menerima suaka di negara lain sesuai dengan hukum Negara tersebut dan perjanjian internasional yang berlaku".

Satu-satunya aturan hukum operatif yang dimiliki pemerintah Indonesia, khususnya pejabat imigrasi untuk mengatur soal pencari suaka dan pengungsi adalah, surat edaran IMI- 1489.UM.08.05 yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi pada tahun 2010. Surat edaran tersebut mengatur bahwa setiap imigran yang mencari suaka tidak akan dideportasi; mereka akan dirujuk ke UNHCR dan diizinkan untuk tinggal (di Indonesia) selama mereka memiliki sertifikat pengungsi yang dikeluarkan oleh UNHCR. Mereka juga akan dibebaskan dari rumah detensi dengan persetujuan dari pejabat imigrasi, dan selanjutnya akan disupport oleh IOM atau UNHCR. Bagi mereka yang ditolak permohonannya (sebagai pengungsi) oleh UNHCR, akan dimasukkan ke rumah detensi, dikenakan denda, dan/atau dideportasi.

Sayangnya, bertentangan dengan semangat melindungi para pencari suaka diatas, pada praktiknya pejabat di Indonesia selalu merujuk pada UU No.6/2011 tentang Imigrasi yang menyatakan bahwa pencari suaka atau pengungsi dianggap sebagai “imigran gelap”. Sebagai konsekuensinya, pencari suaka dan pengungsi akan dipenjara selama kurang lebih 10 tahun tanpa proses peradilan. Kecuali jika mereka adalah korban dari penyelundupan manusia atau perdagangan manusia.

Singkat kata, kita simpulkan bahwa tidak ada dasar hukum bagi pemerintah Indonesia untuk mengabaikan hak-hak para pencari suaka dan pengungsi. Meski dalam prakteknya, instrumen perlindungan yang ada hingga kini belum dapat diandalkan sepenuhnya.

Kami juga ingin untuk mengingatkan bahwa tanggal 26 Juni telah ditetapkan oleh PBB sebagai Hari Mendukung Korban Penyiksaan Internasional. Indonesia meratifikasi Konvensi PBB Menentang Penyiksaan pada tahun 1998 dalam UU No. 5/1998, dan mengaksesi Konvensi pada tahun 2006. Pemerintah Indonesia juga telah memainkan peran kepemimpinan, bersama dengan pemerintah Chile, Denmark, Ghana dan Maroko, dalam inisiatif konvensi Menentang penyiksaan, yaitu sebuah kampanye untuk ratifikasi universal konvensi, dalam rangka memperingati ulang tahun ke-30 konvensi tersebut, diluncurkan di Majelis Umum PBB di New York pada 23 September 2014. dengan demikian, Indonesia harus menunjukkan kepemimpinannya pada pencegahan penyiksaan dan dukungan bagi korban penyiksaan dengan mengambil posisi berprinsip dalam memastikan bahwa para korban etnis Tamil yang sangat mungkin termasuk sebagai korban penyiksaan tidak dikembalikan ke negara di mana mereka telah atau mungkin mengalami penyiksaan.

 

Bagaimana Mengatasi Kebuntuan Hukum Ini?

Secara mendasar, Yayasan Geutanyoë menyepakati pernyataan Wakil Presdien Jusuf Kalla yang menyebutkan bahwa ia akan meminta tindakan segera dari UNHCR, badan PBB yang mengurusi pengungsi, untuk segera bisa mendata kembali para migran, sehingga kemudian bisa diputuskan status dari migran; apa mereka pengungsi, pencari suaka, atau sebagai korban dari perdagangan manusia. <http://www.ajnn.net/news/tindak-cepat-migran-sri-lanka-wapres-apresiasi-gubernuraceh/ index.html?1465125840000>

Mengawal proses ini agar berjalan layak, kami juga mengharapkan pejabat Indonesia memperpanjang masa penampungan sementara agar UNHCR dapat bekerja maksimal memverifikasi status penyintas. Dan demi kenyamanan psikologis para penyintas, kami juga menghimbau pihak berwenang untuk menghindari ancaman pemulangan ke negara asal, serta membuka akses bagi lembaga-lembaga kemanusiaan lain yang yang siap membantu pemerintah dalam penanganan penyintas Tamil, termasuk dalam pelayanan kesehatan psikososial, serta perlindungan anak-anak dan perempuan.

Terima kasih. 

 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Hermanto Hasan
Direktur Yayasan Geutanyoë


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+62 8116701551 Facebook:
Facebook: facebook.com/yayasangeutanyoe/
Website: http://geutanyoe.org/
Twitter: @AcehFoundation

STAY CONNECTED
  • Follow:
  • twitter
© 2016 YAYASAN GEUTANYOË
We are dedicated to cultivating and upholding values of humanity, dignity, peace and sustainability in Aceh and Southeast Asia.

Menu